PANGKEP, Fajarindonesianews.id\u2014 Penyaluran Dana Afirmasi bagi satuan pendidikan di wilayah terpencil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mulai menjadi sorotan. Di balik kebijakan yang semestinya ditujukan untuk memperkuat layanan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), muncul sejumlah informasi mengenai dugaan dominasi penyedia barang serta harga pengadaan yang dinilai tidak sebanding dengan harga pasar.<\/p>\n
Informasi yang dihimpun Sorot Investigasi dari sejumlah sumber menyebutkan adanya dugaan pola pengadaan yang mengarah kepada satu penyedia tertentu, yakni Yusrian, yang disebut beroperasi melalui usaha\/PT Aksara Sinergi Media.<\/p>\n
Temuan awal ini masih membutuhkan klarifikasi dan verifikasi dari pihak-pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, sekolah penerima Dana Afirmasi, serta pihak penyedia.<\/p>\n
DANA AFIRMASI DAN DOMINASI PENYEDIA<\/p>\n
Pola tersebut disebut terjadi di sejumlah wilayah kepulauan dan terpencil kategori 3T. Di Kecamatan Kalmas, tercatat terdapat sekitar 18 UPT SDN, sementara di wilayah Liukang Tangaya terdapat sekitar 27 UPT SDN.<\/p>\n
Masing-masing sekolah disebut memperoleh alokasi sekitar Rp39 juta. Selain jenjang SD, terdapat pula sekitar 10 sekolah tingkat SMP yang turut mendapatkan alokasi Dana Afirmasi dengan nilai yang perlu ditelusuri lebih lanjut.<\/p>\n
Jika benar terjadi dalam skala luas, nilai keseluruhan anggaran yang berputar dalam pengadaan tersebut tentu bukan angka kecil. Karena itu, pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan penyedia, dasar penetapan harga, kewajaran spesifikasi barang, serta transparansi proses pengadaan menjadi penting untuk dijawab secara terbuka.<\/p>\n
HARGA BARANG MENJADI PERTANYAAN BESAR<\/p>\n
Salah satu informasi yang paling menyita perhatian adalah dugaan perbedaan signifikan antara harga pengadaan dengan harga barang yang beredar di pasaran.<\/p>\n
Sumber menyebutkan, misalnya, kursi sekolah yang secara umum berada pada kisaran Rp180 ribu per unit disebut dibanderol hingga sekitar Rp600 ribu per unit dalam pengadaan tersebut.<\/p>\n
Persoalan lainnya menyangkut perangkat rakitan penambah daya listrik untuk wilayah terpencil. Barang tersebut disebut memiliki nilai pengadaan sekitar Rp28 juta per set.<\/p>\n
Apabila angka tersebut benar, maka diperlukan penjelasan terbuka mengenai spesifikasi teknis, kapasitas, komponen, biaya distribusi ke wilayah kepulauan, hingga dasar perhitungan harga. Sebab, perbedaan harga tidak cukup dinilai hanya dari bentuk fisik barang, tetapi harus dibandingkan berdasarkan spesifikasi dan keseluruhan komponen pengadaan.<\/p>\n
Namun apabila harga tersebut tidak didukung perhitungan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, maka persoalan tersebut patut menjadi perhatian serius dalam pengawasan penggunaan anggaran pendidikan.<\/p>\n
BUKU 10 PERSEN, SIAPA YANG MENENTUKAN?<\/p>\n
Sorotan berikutnya mengarah pada pengadaan buku.<\/p>\n
Menurut narasumber berinisial M, terdapat informasi bahwa sekolah penerima Dana Afirmasi diarahkan untuk mengalokasikan sedikitnya 10 persen dari total dana untuk pembelian buku dari penyedia tertentu.<\/p>\n
> \u201cYang menjadi pertanyaan, apakah sekolah benar-benar diberikan kebebasan menentukan kebutuhan dan penyedianya, atau ada arahan yang membuat sekolah merasa harus membeli kepada pihak tertentu?\u201d ujar M.<\/p>\n
M menilai persoalan tersebut perlu dibuka secara terang karena dana tersebut pada prinsipnya diperuntukkan bagi kepentingan satuan pendidikan dan peserta didik.<\/p>\n
\u201cKalau memang ada dasar aturan yang mewajibkan, tunjukkan aturan dan dasar hukumnya. Kalau tidak ada, jangan sampai sekolah merasa terikat atau takut memilih penyedia lain,\u201d kata M.<\/p>\n
PAUD JUGA MENJADI SOROTAN<\/p>\n
Hal lain yang dinilai janggal adalah informasi mengenai kewajiban pembelian buku pada jenjang PAUD.<\/p>\n
Menurut sumber, terdapat sekolah yang akhirnya memiliki stok buku dalam jumlah besar, sementara pemanfaatannya dinilai belum optimal.<\/p>\n
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah barang yang dibeli benar-benar berdasarkan kebutuhan riil peserta didik, atau sekadar memenuhi target pengadaan.<\/p>\n
Lp: Redaksi<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PANGKEP, Fajarindonesianews.id\u2014 Penyaluran Dana Afirmasi bagi satuan pendidikan di wilayah terpencil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mulai menjadi sorotan. Di balik kebijakan yang semestinya ditujukan untuk memperkuat layanan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), muncul sejumlah informasi mengenai dugaan dominasi penyedia barang serta harga pengadaan yang dinilai tidak sebanding dengan harga pasar. Informasi<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":23001,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[343,154,155,7,156,8],"tags":[896],"class_list":["post-23000","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","category-ekonomi","category-hiburan","category-hukum","category-internasional","category-kriminal","tag-pangkepdanaafirmasisulselkorupsiviral"],"acf":[],"yoast_head":"\n