SELAYAR |FAJARINDONESIANRWS.ID- Koalisi Lintas Mahasiswa menyoroti serius dugaan praktik setoran atau pungutan terhadap nelayan di Desa Tambuna, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diduga melibatkan oknum Bhabinkamtibmas Desa Tambuna Polsek Takabonerate, Polres Kepulauan Selayar. Dugaan tersebut mencuat berdasarkan adanya rekaman suara Video yang disebut memuat keterangan atau pengakuan seorang nelayan mengenai dugaan permintaan maupun penyetoran sejumlah uang kepada oknum Anggota kepolisian.<\/p>\n
Menurut Koalisi Lintas Mahasiswa, informasi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut hubungan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat nelayan. Apabila benar terdapat permintaan atau penerimaan uang oleh oknum anggota kepolisian di luar ketentuan yang sah, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan etik, disiplin, maupun hukum yang harus diperiksa oleh institusi yang berwenang.<\/p>\n
Koalisi Lintas Mahasiswa meminta Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan segera melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan menyeluruh terhadap informasi tersebut. Pemeriksaan harus dimulai dengan memverifikasi rekaman suara yang menjadi dasar informasi, meminta keterangan dari nelayan yang disebut dalam rekaman, serta memeriksa oknum Polisi Bhabinkamtibmas Desa Tambuna Polsek Takabonerate yang disebut berkaitan dengan dugaan setoran tersebut.<\/p>\n
Koalisi juga menyoroti posisi IPTU S , yang berdasarkan informasi yang disampaikan kepada Koalisi saat ini menjabat sebagai Kapolsek Bontomanai dan sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Takabonerate. Karena dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi ketika IPTU S masih berada dalam struktur kepemimpinan Polsek Takabonerate, Koalisi meminta Propam Polda Sulsel melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan.<\/p>\n
Klarifikasi tersebut penting untuk mengetahui apakah IPTU S pernah mengetahui adanya dugaan setoran dari nelayan, menerima informasi mengenai praktik tersebut, memberikan perintah, menerima atau menikmati uang yang dimaksud, atau mempunyai hubungan dengan dugaan tersebut. Namun, Koalisi Lintas Mahasiswa menegaskan bahwa permintaan pemeriksaan tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa IPTU S telah terbukti menerima setoran. Keterlibatan atau tidaknya yang bersangkutan harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.<\/p>\n
Koalisi Lintas Mahasiswa juga meminta agar pemeriksaan tidak berhenti hanya pada personel yang disebut menerima uang. Jika ditemukan bukti adanya praktik setoran, maka harus ditelusuri siapa yang meminta, siapa yang memberikan, siapa yang menerima, berapa nominalnya, kapan dan di mana uang diberikan, apa alasan pemberian uang, serta apakah terdapat pihak lain yang mengetahui, memerintahkan, menerima, atau membiarkan praktik tersebut berlangsung.<\/p>\n
Selain itu, Koalisi meminta Propam Polda Sulsel memastikan bahwa nelayan yang memberikan informasi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan maupun intimidasi. Keselamatan dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada aparat pengawas merupakan hal penting agar proses pemeriksaan dapat berjalan secara objektif.<\/p>\n
Koalisi Lintas Mahasiswa menegaskan bahwa rekaman suara tidak boleh langsung dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan seseorang bersalah. Rekaman tersebut harus diuji dan dikonfirmasi dengan keterangan saksi, dokumen, data transaksi apabila ada, serta bukti lain yang relevan. Dengan demikian, pemeriksaan dapat memberikan kepastian apakah dugaan tersebut benar-benar terjadi atau tidak.<\/p>\n
Jenderal Lapangan Koalisi Lintas Mahasiswa, Muhammad April, menyatakan bahwa pihaknya meminta Propam Polda Sulsel tidak mengabaikan informasi yang disampaikan masyarakat.<\/p>\n
> \u201cKami tidak sedang menjatuhkan vonis kepada siapa pun. Kami meminta Propam Polda Sulsel memeriksa dan membuktikan informasi serta rekaman yang kami terima. Kalau tidak terbukti, silakan sampaikan hasil klarifikasinya. Tetapi apabila ditemukan bukti adanya setoran dari nelayan kepada oknum anggota kepolisian, maka harus ada tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.\u201d<\/p>\n
Muhammad April juga menegaskan bahwa masyarakat nelayan harus mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari aparat kepolisian tanpa adanya tekanan untuk memberikan sejumlah uang yang tidak memiliki dasar hukum.<\/p>\n
> \u201cKami ingin memastikan bahwa nelayan tidak berada dalam posisi takut ketika berhadapan dengan aparat. Setiap permintaan uang harus jelas dasar hukumnya. Jika memang ada pungutan resmi, harus ada dasar dan mekanismenya. Tetapi jika ditemukan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum, maka persoalan tersebut harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan.\u201d<\/p>\n
Koalisi Lintas Mahasiswa meminta Kapolda Sulawesi Selatan melalui Bidang Propam melakukan pemeriksaan terhadap oknum Bhabinkamtibmas Desa Tambuna yang disebut dalam rekaman, meminta keterangan nelayan Desa Tambuna, melakukan klarifikasi terhadap IPTU S selaku mantan Kapolsek Takabonerate, serta menelusuri kemungkinan adanya aliran uang kepada pihak-pihak lain.<\/p>\n
Koalisi juga meminta apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti pelanggaran, maka proses penanganannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, disiplin, dan kode etik profesi Polri. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, Koalisi meminta hasil pemeriksaan disampaikan secara proporsional agar tidak terjadi pembentukan opini yang merugikan pihak mana pun.<\/p>\n
Menurut Koalisi, persoalan ini harus ditempatkan sebagai upaya menjaga integritas institusi Polri dan kepercayaan masyarakat, bukan sebagai upaya untuk menyerang institusi kepolisian. Justru melalui pemeriksaan yang transparan, setiap tuduhan dapat diuji dan setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diproses sesuai ketentuan.<\/p>\n
Koalisi Lintas Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal informasi tersebut dan meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, serta berdasarkan bukti. Koalisi juga meminta agar tidak ada pihak yang melakukan intimidasi terhadap nelayan maupun masyarakat yang memberikan informasi.<\/p>\n
Laporan: Sumanfle<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SELAYAR |FAJARINDONESIANRWS.ID- Koalisi Lintas Mahasiswa menyoroti serius dugaan praktik setoran atau pungutan terhadap nelayan di Desa Tambuna, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diduga melibatkan oknum Bhabinkamtibmas Desa Tambuna Polsek Takabonerate, Polres Kepulauan Selayar. Dugaan tersebut mencuat berdasarkan adanya rekaman suara Video yang disebut memuat keterangan atau pengakuan seorang nelayan mengenai dugaan permintaan maupun penyetoran<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":23195,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[7,8,6,153],"tags":[940],"class_list":["post-23194","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum","category-kriminal","category-nasional","category-peristiwa","tag-poldasulselkabselayarklm"],"acf":[],"yoast_head":"\n