MAKASSAR, Fajarindonesianews.id — Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Selatan (KOMAKS) menggelar aksi unjuk rasa untuk mempertanyakan Mutu Pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai pompengan Jeneberang Satuan Kerja Operasi Pemeliharaan SDA Pompengan Jeneberang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.i Sabila II Nilai Anggaran Rp.195.000.000, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2026, Pelaksana Cemmeng Bissue Kelurahan Padang Loa Kecamatan Cina Kabupaten Bone.
Aksi tersebut dipimpin oleh Kaharuddin selaku jenderal lapangan. Massa aksi mendesak pihak Balai Satker memberikan penjelasan secara terbuka Apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai spesifikasi teknis.
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan lokasi pekerjaan di sejumlah kejanggalan mulai dari penggunaan bahan material Batu Kapur, Pekerjaan galian, Ketebalan pasangan batu pada dinding saluran, Pemasangan pondasi ke bawah lantai dimana Batu pondasi juga tampak dipasang rata dengan dasar tanpa ada bagian yang tertanam (tenggelam) ke dalam tanah sehingga hal tersebut berpotensi mengurangi kekuatan struktur bangunan saluran irigasi,termasuk dugaan pengaturan Bagi2 persen Fee proyek.
Dalam proses aksi, sejumlah perwakilan massa aksi kemudian dipanggil untuk melakukan audiensi dengan Pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang. Namun, audiensi tersebut sempat diwarnai ketegangan Karena pihak Balai tidak bisa menghadirkan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK.
Kami meminta pihak PPK Satker OP BBWS Pompengan Jeneberang memberikan jawaban secara terbuka: Apakah benar terdapat permintaan atau pemberian fee dalam pelaksanaan P3-TGAI Kabupaten Kabupaten Bone? Jika tidak benar, tunjukkan dokumen dan mekanisme yang dapat menjelaskan hal tersebut. Jika benar, siapa yang meminta, kepada siapa diberikan, berapa nilainya, dan untuk kepentingan apa?
Menurut KOMAKS, seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan dan pembuktian secara transparan.
Kaharuddin selaku jenderal lapangan menegaskan bahwa KOMAKS akan terus mengawal persoalan tersebut sampai ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak terkait.
Laporan: Sumanfle
