JAKARTA | FAJARINDONESIANEWS.ID— Kepemimpinan baru di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) langsung dibuka dengan langkah ekstrem dan di luar kebiasaan. Belum sempat menikmati empuknya kursi jabatan baru, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengeluarkan kebijakan sapu bersih yang menggetarkan jajaran perwira tinggi di daerah.
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, sebanyak 19 Kapolda dirotasi dan dicopot dari jabatannya secara bersamaan. Langkah cepat ini dinilai sebagai manuver “membrutal” yang jarang terjadi dalam transisi kepemimpinan Polri sebelumnya.
Orang baru di pucuk pimpinan biasanya menghabiskan waktu awal untuk konsolidasi, perkenalan internal, atau adaptasi. Namun, Jenderal Suyudi tampaknya memilih langsung tancap gas.
”Ini bukan sekadar rotasi biasa. Ini sudah seperti Kapolri masuk ruangan sambil membawa sapu dan langsung menyikat apa saja yang perlu dibersihkan,” ujar salah seorang pengamat kepolisian yang mencermati gerak cepat tersebut.
Mutasi besar-besaran ini mencakup wilayah-wilayah strategis di tanah air. Sembilan belas posisi Kapolda yang mengalami pergantian meliputi:
Kapolda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo.
Yang paling menarik perhatian publik dan kalangan internal adalah tersapunya empat Kapolda yang notabene baru saja dilantik beberapa bulan lalu. Mereka di antaranya adalah:
• Irjen Pol Pipit Rismanto (baru dilantik sebagai Kapolda Jabar pada 4 Juli 2026).
• Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy (baru dilantik sebagai Kapolda Sumbar pada 4 Juli 2026).
• Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro (Kapolda Sulsel yang dilantik 29 Oktober 2025).
• Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta (Kapolda Sulbar yang dilantik 19 Agustus 2025).
Belum sempat kursi mereka panas, Telegram mutasi sudah mengharuskan mereka menyerahkan tongkat komando. Para perwira tinggi ini selanjutnya mendapat penugasan baru di luar struktur teritorial Polda, seperti di Kementerian Hukum, Badan Reformasi Agraria Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga lembaga pendidikan Polri (Sespim Lemdiklat). Pangkat tetap jenderal, namun komando wilayah resmi berpindah tangan.
balik langkah kilat ini, berbagai narasi liar berhembus di tengah masyarakat. Mulai dari evaluasi kinerja yang dianggap kurang memuaskan hingga isu sensitif terkait dugaan keterlibatan oknum membekingi usaha ilegal.
Kendati demikian, para pengingat hukum mengimbau publik untuk tetap objektif. Selama tuduhan belum dibuktikan secara transparan, spekulasi tidak boleh serta-merta dijadikanvonis hukum.
Kendati pencopotan pejabat terbilang mudah bagi seorang pimpinan tertinggi, tantangan sesungguhnya terletak pada transparansi alasan di balik mutasi tersebut. Publik mendesak agar institusi kepolisian tidak berhenti sekadar pada rotasi administratif. Jika memang ada pelanggaran, korupsi, atau permainan proyek di balik layar, penegakan hukum secara terbuka harus dilakukan agar tidak menjadi angin lalu semata.
Kini, bola panas berada di tangan Jenderal Suyudi Ario Seto. Gebrakan awal lewat satu lembar surat telegram telah berhasil mencuri perhatian nasional. Namun, rakyat tidak terlalu peduli siapa yang “kena mental” akibat rotasi jabatan.
Laporan: ®edaksi
