Tidak Terima Kekalahan, Persoalan Lahan di Kanjilo Kembali Dilaporkan ke Polda Sulsel, Haeruddin Naja Sebut Sudah Ada Putusan Pengadilan

GOWA | Fajarindonesianews.id – Persoalan sengketa lahan yang terletak di wilayah Tanggala, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, kembali menjadi perhatian setelah salah satu pihak dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan.

Haeruddin Naja (55), yang mengaku telah menggarap lahan tersebut sejak dahulu, menyampaikan keberatan atas laporan yang kini bergulir di Ditreskrimum Polda Sulsel. Ia menyebut, objek tanah yang dipersoalkan sebelumnya telah melalui proses hukum dan memiliki putusan pengadilan.

Menurut Haeruddin Naja, lahan tersebut merupakan tanah peninggalan neneknya bernama Jatjeng bin Senggo. Ia mengaku memiliki rincian administrasi tanah yang tercatat dalam Buku C Pemerintah Kecamatan Barombong dan selama ini diketahui oleh pemerintah setempat.

Haeruddin juga menyebut adanya Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sungguminasa, terkait objek tanah dengan nomor persil 29 DI, Kohir Nomor 299 CI, Blok atau Nomor 7 atas nama Jatjeng bin Senggo.

Selain itu, ia menyatakan bahwa perkara tersebut telah berlanjut hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut keterangannya, putusan tersebut menjadi dasar penting yang harus diperhatikan dalam menelusuri status hukum tanah yang disengketakan.

Haeruddin mengungkapkan, pihak pelapor bernama Haeruddin Sandre dinilainya belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Ia juga menyebut bahwa pelapor bukan merupakan bagian dari keluarganya dan sebelumnya pernah menumpang tinggal di lokasi tanah yang kini dipersoalkan.

Menurut Haeruddin, persoalan tersebut sebelumnya pernah berproses di Polresta Gowa. Namun, kini laporan kembali bergulir di tingkat Polda Sulsel.

Adapun laporan yang dimaksud tercatat dengan Nomor: B/7266/XI/Res 1/24/2026/Ditreskrimum.

Haeruddin berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri secara menyeluruh riwayat penguasaan tanah, dokumen administrasi, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut.

Ia menegaskan bahwa riwayat penggarapan dan dokumen yang dimilikinya perlu menjadi bahan pertimbangan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penanganan perkara.

Perlu Klarifikasi dan Penelusuran Dokumen

Dalam perkara pertanahan, pencocokan objek tanah, riwayat kepemilikan, bukti administrasi, serta amar putusan pengadilan menjadi hal penting untuk memastikan status hukum lahan yang dipersoalkan.

Untuk menjamin pemberitaan yang berimbang, Haeruddin Sandre sebagai pihak pelapor maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan objek tanah tersebut perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan menunjukkan bukti yang mereka miliki.

Redaksi Fajarindonesianews.id tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Hingga berita ini diterbitkan, kebenaran materi laporan serta hubungan antara putusan pengadilan dan objek tanah yang dilaporkan masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi dan keterangan pihak berwenang.

Redaksi@

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Category List