JAKARTA | Fajarindonesianews.id – Polri resmi memecat tidak dengan hormat (PTDH) Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Putusan dibacakan Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Gedung Divpropam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Eko dinilai terbukti melakukan pemufakatan akses ilegal.
”Terbukti melakukan pemufakatan akses ilegal yang berkaitan dengan penyadapan,” demikian putusan KKEP.
Sehari setelah pemecatan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan penanganan dugaan tindak pidana makar sebagai pengembangan kasus penyadapan naik ke tahap penyidikan.
”Belum, belum (penetapan tersangka makar). Masih dalam proses. Kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi sudah kita lakukan,” kata Suyudi di Mabes Polri, Selasa (17/11).
Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan ilegal. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Sementara Irjen Slamet belum ditahan karena alasan kesehatan.
Polri juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan RI dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026. Dalam perkara makar, penyidik mendalami Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023.
Kapolri menegaskan perkara dugaan makar berbeda dengan perkara penyadapan ilegal yang sudah ada tersangka.
Author: Erlinuddin
























