OPINI: Saatnya Pangkas 20.642 Pejabat Daerah Demi Rakyat, Pemerataan Infrastruktur di Negeri Ini Minim!

Potret Jalan Kelurahan Buangin Rusak 1 Dekade Tanpa Sentuhan

‎Oleh: Arlin_Journalist.

‎OPINI — Jujur saja, saya geleng-geleng kepala. Setiap tahun APBD kita habis untuk membiayai orang, bukan untuk membangun.

‎Lihatlah foto di atas. Ini bukan di tempat terpencil yang tak terjangkau peta. Ini adalah ruas jalan utama di Kelurahan Buangin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara. Kubangan air dan lumpur pekat menjadi pemandangan sehari-hari warga, terutama saat musim hujan. Jalan ini adalah nadi ekonomi warga, namun puluhan tahun tak kunjung membaik.

‎Masyarakat Buangin sudah jenuh dan bosan terus-menerus diisi dengan janji manis. Telinga kami mendengar berita yang sama berulang-ulang: ada anggaran, ada anggaran. Namun kini, Sabtu, 21 November 2026, kita tak lama lagi memasuki penghujung tahun – Namun tak ada yang berubah.

Faktanya, hingga kini, tak kunjung terlihat apa-apa. Bahkan informasi yang beredar justru memprihatinkan anggaran yang dinanti-nantikan itu dikatakan warga disinyalir telah dialihkan ke wilayah lain di Kecamatan Rantebua.

‎Warga bertanya dengan getir: “Kemana perginya anggaran yang selalu dikatakan sudah ada setiap tahun? Setiap tahun terdengar janji, setiap tahun tertulis alokasi, namun aspal tak kunjung datang. Seolah-olah anggaran itu lenyap ditelan bumi, bak fatamorgana — nampak kelihatan dari jauh, namun pas didekati menghilang entah ke mana?”.

‎Sejak tahun 2010 hingga saat ini, sudah lima kali pergantian Bupati di Toraja Utara terjadi. Namun di Kelurahan Buangin, janji perbaikan jalan tetaplah sekadar janji. Lima periode berlalu, dan kubangan lumpur di ruas jalan ini belum pernah benar-benar hilang.

‎Karena tak kunjung ada perbaikan dari pemerintah, warga tidak tinggal diam. Mereka bangkit dengan kekuatan sendiri  dengan semangat gotong royong yang tak pernah pudar. Uang swadaya dikumpulkan dari warga, dari sumbangan para perantau, bahkan dari dana kegiatan adat Rambu Solo’ maupun Rambu Tuka’ yang dilebur menjadi satu. Dengan tangan sendiri, dengan keikhlasan hati, warga berusaha menambal apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintahan.

Bukan warga menolak membayar pajak. Bukan warga menolak pemerintahan. Tapi ketika rakyat sendiri yang harus mengumpulkan uang dan mencangkul tanah demi jalan yang layak dilewati, maka ada yang perlu kita renungkan bersama: Apa jadinya negeri ini, jika janji saja yang selalu ada, namun kenyataan selalu berpaling ke tempat lain?

Wacana Penyederhanaan Birokrasi untuk Pemerataan Pembangunan

‎Beberapa waktu lalu, wacana terkait efisiensi dan penyederhanaan birokrasi pemerintahan daerah ramai dibicarakan di ruang publik. Jika wacana penghapusan 20.226 anggota DPRD kabupaten/kota dan 416 bupati/walikota benar-benar diwujudkan, alangkah baiknya jika tujuan utamanya diarahkan agar pemerataan infrastruktur di setiap wilayah, khususnya di Sulawesi Selatan, dapat terbangun secara merata dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat di pelosok desa.

‎Perlu ditegaskan, hingga hari ini wacana tersebut tidak pernah menjadi Rancangan Undang-Undang, tidak pernah dibahas resmi di MPR maupun DPR-RI, dan pemerintah juga tidak pernah menyatakan mendukung.

‎Namun sebagai rakyat, mari kita bedah bersama secara jujur: jika wacana efisiensi itu benar-benar terjadi, siapa yang paling panik? Bukan rakyat desa yang panik adalah mereka yang selama ini ngotot mempertahankan sistem gemuk karena takut kehilangan lahan dan pendapatan bulanan dari APBD.

‎Data yang saya himpun dari berbagai sumber tidak bisa dibantah. Negara diperkirakan harus membakar Rp8,5 triliun hingga Rp14,9 triliun setiap tahun hanya untuk membiayai gaji dan tunjangan 20.642 orang tersebut.

‎Coba kita hitung kasar. Satu anggota DPRD kabupaten/kota menghabiskan Rp400 juta sampai Rp700 juta per tahun untuk gaji, tunjangan perumahan, reses, hingga perjalanan dinas. Sementara satu bupati/walikota menghabiskan Rp1 miliar sampai Rp1,8 miliar per tahun.

‎Itu baru pos orangnya. Belum mobil dinas, belum sekretariat DPRD yang stafnya puluhan, belum gedung DPRD yang AC-nya menyala 24 jam padahal sidang paripurna hanya seminggu sekali.

‎Lalu rakyat dapat apa? Potret paling jujur ada di depan mata kita. Di Toraja Utara, masih banyak ruas jalan berlubang. Puskesmas masih kekurangan obat. Ruang kelas SD masih bocor karena anggaran pembangunan sudah habis di hulu.

‎Salah satu potret nyata itu adalah ruas jalan Kelurahan Buangin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara. Puluhan tahun hanya janji manis. Aspal tak kunjung datang, padahal itu adalah jalan utama dan nadi ekonomi warga. Bukan warga yang tak mau sabar. Tapi ketika puluhan tahun hujan turun dan jalan tetap sama rusaknya, warga berhak bertanya: Sampai kapan kita harus percaya pada angka di atas kertas, sementara kenyataan di depan mata selalu berlumpur begini?

‎Saya melihat sistem kita sudah tidak lagi relevan. Di era globalisasi dan digitalisasi yang menuntut kecepatan, kita masih mempertahankan birokrasi berlapis-lapis warisan kolonial. Bupati harus minta persetujuan DPRD kabupaten, DPRD kabupaten harus sinkron dengan DPRD provinsi, gubernur tarik-menarik dengan bupati. Semua proses itu memakan waktu dan APBD.

‎”Coba kita bandingkan salah contoh dengan Amerika Serikat. Dengan 340 juta penduduk dan 50 negara bagian, sistem pemerintahannya justru ramping. Tidak ada bupati dan tidak ada DPRD kabupaten. Urusan lokal ditangani langsung oleh negara bagian. Keputusan cepat, anggaran langsung dirasakan rakyat. Sistemnya memang berbeda, hanya prinsip efisiensinya yang patut kita renungkan.”

Kita dengan 270 juta penduduk justru kebalikannya. Terlalu gemuk di bawah. Terlalu banyak pos yang harus dibiayai. Pasalnya, yang paling menyakitkan adalah soal celah korupsi. Data penindakan KPK selama bertahun-tahun menunjukkan, lebih dari 70% kasus korupsi di daerah yang terungkap melibatkan unsur DPRD dan kepala daerah. Modus yang paling sering terungkap dalam OTT adalah suap pengesahan APBD.

‎Jika titik rawan yang tadinya tersebar di 20.642 orang itu kita pangkas menjadi lebih ramping, logikanya pengawasan akan jauh lebih mudah. Jejak digital lebih jelas. Secara teori, potensi kebocoran anggaran bisa ditekan 40 hingga 60 persen. Itu bukan angka kecil.

Pertanyaannya sederhana: jika uang Rp14,9 triliun itu berhasil dihemat, bisa untuk apa?

‎Dengan uang itu, kita bisa membangun 14.900 kilometer jalan desa setiap tahun. Kita bisa membangun 149.000 ruang kelas baru yang layak. Atau membangun 1.490 puskesmas lengkap dengan dokter dan obatnya.

‎Tentu saja wacana efisiensi ini akan ditolak mati-matian oleh sebagian partai politik. Wajar. Karena 20.226 kursi DPRD itu adalah lahan politik. Lahan untuk menampung kader, lahan untuk sirkulasi proyek, dan lahan untuk sirkulasi gaji bulanan.

‎Mereka akan berdalih “Demi pelayanan agar tetap dekat dengan rakyat”. Padahal yang paling dekat dengan rakyat adalah pemerintah desa dan kelurahan, bukan gedung DPRD di ibu kota kabupaten yang pintunya tertutup rapat.

‎Saya tegaskan, tulisan ini bukan ajakan untuk mendukung perubahan bentuk negara dan bukan usulan resmi pemerintah. Ini adalah ajakan berpikir radikal sebagai rakyat kembali ke akar masalah: uang rakyat ke mana sebenarnya mengalir?

‎Jika kita memang ingin Indonesia tidak tertinggal di era globalisasi, kita harus berani bertanya dengan jujur: untuk apa kita memelihara 20.642 pejabat dengan biaya triliunan, sementara jalan desa kita masih rusak dan minim pembangunan?

‎‎Jangan sampai negara ini terlihat kaya di atas kertas, tapi bangkrut di lapangan hanya karena terlalu banyak mulut pejabat yang harus dibiayai, sementara perut rakyat masih lapar dan infrastrukturnya tak kunjung dibangun. Ini fakta di lapangan, bukan bualan semata.

‎Sudah waktunya kita memilih: memelihara 20.642 pejabat, atau membangun 14.900 kilometer jalan untuk rakyat?

‎Penulis adalah Wartawan. Opini ini adalah pendapat pribadi penulis dan menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya. Redaksi http://Infoterkininews.id membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak terkait sesuai UU Pers No.40 Tahun 1999.(*)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Category List