GOWA | FAJARINDONESIANEWS.ID– Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Pemantau Anggaran dan Kinerja Aparatur Negara (LSM MAPANKAN), Ridwan Makkulau, mendesak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya anggaran desa. Desakan ini disampaikan menyusul maraknya kasus penyalahgunaan anggaran desa oleh oknum-oknum tertentu yang merugikan masyarakat dan pembangunan.
Dalam pernyataan persnya, Ridwan Makkulau mengungkapkan keprihatinannya atas masih banyaknya laporan yang diterima LSM MAPANKAN terkait penyimpangan anggaran di tingkat desa. Menurutnya, lemahnya pengawasan menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korupsi.
“Kami dari LSM MAPANKAN sangat prihatin dengan kondisi ini. Anggaran desa seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan di desa, bukan malah dikorupsi,” ujar Ridwan Makkulau.
Lebih lanjut, Ridwan Makkulau meminta Inspektorat dan BPK untuk tidak hanya melakukan audit secara formalitas, tetapi juga melakukan investigasi mendalam terhadap setiap laporan yang masuk. Ia juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran desa.
“Kami berharap Inspektorat dan BPK lebih proaktif dalam melakukan pengawasan. Libatkan juga masyarakat dalam proses pengawasan agar penggunaan anggaran desa lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ridwan Makkulau juga menambahkan bahwa LSM MAPANKAN siap untuk berkolaborasi dengan Inspektorat dan BPK dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya di tingkat desa. Ia berharap dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat, penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir dan pembangunan di desa dapat berjalan lebih optimal.
