MAKASSAR | FAJARINDONESIANEWS.ID – Koalisi Lintas Mahasiswa (KLM) akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Selasa, 16 Desember 2025. Aksi tersebut merupakan bentuk pengawalan atas laporan pengaduan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, suap, penyalahgunaan wewenang, adanya Setoran Fee dalam Proses Pengadaaan Barang Dan Jasa di lingkungan Satuan Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar
yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar
Rencana aksi ini telah diberitahukan secara resmi kepada Kapolrestabes Makassar melalui Surat Pemberitahuan Aksi bernomor 146/SPA/KLM/XII/2025. dalam surat tersebut,
KLM menyampaikan bahwa aksi akan dimulai pukul 13.00 WITA dengan melibatkan sekitar 50 massa aksi dan dilaksanakan secara damai serta tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
Jenderal Lapangan KLM, Laaji Renhoat, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar segera menindaklanjuti aduan masyarakat dan menyurat secara Resmi Agar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agar Melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Selain itu, KLM juga mendesak agar Kejati Sulsel segera memanggil, memeriksa, dan Kepala Masdar J. Pratama atas dugaan keterlibatannya dalam praktik korupsi, gratifikasi, dan suap.
Tidak hanya itu, massa aksi juga menuntut Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna melakukan penelusuran aliran dana (follow the money) terhadap pihak yang dilaporkan. KLM menilai langkah tersebut penting untuk membuka secara terang dugaan kejahatan keuangan yang terjadi .
Melalui aksi ini, Koalisi Lintas Mahasiswa berharap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dapat bertindak secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi dalam menangani perkara yang menjadi sorotan publik tersebut. KLM menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga terciptanya keadilan dan kepastian hukum di Sulawesi Selatan.
