TAKALAR |FAJARINDONESIANEWS.ID– Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar diduga kuat terjadi secara masif di SPBU Pattallassang 74.922.47. Ironisnya, para “pelansir” nekat mengelabui Dinas Pertanian Kabupaten Takalar demi memuluskan aksi mereka mendapatkan barcode subsidi.
Berdasarkan investigasi di lapangan pada 31 Januari 2026, ditemukan sejumlah oknum yang secara rutin keluar-masuk SPBU membawa jeriken dalam jumlah besar. Modus yang digunakan adalah dengan mendaftarkan diri sebagai petani ke dinas terkait untuk mendapatkan barcode resmi.
Namun, alih-alih digunakan untuk alat mesin pertanian (alsintan), solar subsidi tersebut justru ditampung dan diduga akan dijual kembali ke pihak industri dengan harga tinggi.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan nasib para petani asli di wilayah Takalar. Akibat ulah para pelansir ini, stok solar di SPBU seringkali habis atau sulit didapatkan.
”Kami yang benar-benar petani justru susah dapat solar. Sementara mereka yang hanya mengaku-ngaku petani justru lancar mengambil dalam jumlah banyak,” keluh salah satu warga di lokasi.
Keterangan mengejutkan datang dari pengawas SPBU yang mengakui adanya “biaya administrasi” tambahan. Abd Kadir mengungkapkan bahwa setiap pengisian jeriken dikenakan biaya tambahan sebesar Rp10.000. Praktik pungutan ini disebut telah berlangsung sejak lama dan menjadi rahasia umum di lingkungan SPBU tersebut.
Masyarakat mendesak pihak Pertamina dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat dan memberikan sanksi tegas kepada pengelola SPBU Pattallassang.
Point Utama Tuntutan Warga:
– Verifikasi Ulang: Meminta Dinas Pertanian melakukan validasi faktual terhadap penerima barcode agar tidak salah sasaran.
– Pengawasan Pertamina: Memperketat sistem monitoring penyaluran BBM subsidi di SPBU 74.922.47.
-Tindakan Hukum: Menindak tegas oknum SPBU yang memungut biaya tambahan (pungli) dan melayani pelansir.
Jika praktik ini terus dibiarkan, ketahanan pangan di wilayah Takalar terancam karena petani tidak bisa mengolah lahan akibat kelangkaan bahan bakar yang sengaja diciptakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
