Fajar Indonesia news. id.Gowa | Beberapa Bulan Yang lalu Salasatu desa di kabupaten Gowa Yaitu Desa Pakkatto di kunjungi oleh KPK menggaungkan Kick of Pencegahan Korupsi Di mulai Dari tingkat Pedesaan .(Senin 18/7/2022)
Terkait Kick of tersebut Sangat jauh berbeda dari pendapat seorang Ketua Umum LSM DPN LABRAKI, Abd Hafid DT Saat Di temui Awak media Ini, di sela sela waktunya saat usai Mengikuti rapat pada Tim Investigasi yang ia bentuk Mengatakan, ” Dari beberapa hasil temuan Dari divisi intelenjen kami serta Dari Divisi investigasi ,bahwa banyak Dugaan kami dari para oknum kades di kabupaten Gowa salah dalam mengelola anggaran dana desa (ADD) dan dana desa(DD) yang bersumber dari keuangan negara ,”Tuturnya
Ia menambahkan, “Dari beberapa temuan Tim investigasi kami memang banyak menemukan berbagai kejanggalan serta dugaan dugaan berbagai bentuk penyalahgunaan anggaran dana desa, dari 18 kecamatan dan 121 desa berdasarkan data dari sumber iTe, intelejen , kesimpulan tim investigasi sangat mengerikan melihatnya,”Tuturnya
Lanjut, “kami Akan Tetap menyiapkan berkas data dan bukti bukti serta bukti bukti pendukung lainnya dan kami akam agendakan satu satu untuk kami akan laporkan sesuai hasil kerja kami selama ini dalam mengontrol pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang di kelola oleh Pemerintah desa , Dibawah kelembagaan kami yaitu Lembaga barisan rakyat anti korupsi indonesia (LABRAKI)) “Tutupnya.
Hal senada yang di ungkapkan oleh dir investigasi Dewan pengurus nasional Labraki Salman Ds ,” Dari beberapa nama desa sudah kami beri tanda cek list ,sudah kami siapkan berkasnya, serta alat bukti bukti pendukung juga akan kami siapkan yang mungkin kami tak bisa jelaskan di publik, pokoknya kita tunggu saja desa mana saja yang akan kami laporkan, intinya tugas kami sebagai lembaga kontrol sosial masyarakat sudah kami jalankan dengan baik, dan tinggal kami laporkan, untuk selanjutnya kami serahkan kepada kepolisian dan kejaksaan untuk menangani, dan akan kami pantau terus perkembangannya,” Ungkapnya
Keterangan yang sama di sampaikan ketua DPW H.A.Arif Jamaro, “ADD dan DD yang bersumber dari keuangan negara adalah sumbernya dari pajak rakyat, nah oleh karena itu kami yang tergabung dalam lembaga barisan rakyat anti korupsi indonesia akan siap melaporkan para oknum kades yang di duga menyalah gunakan uang negara yang bersumber dari rakyat , apabila bukti bukti kami sudah memenuhi syarat untuk di laporkan maka kami akan laporkan kepada Aparat kepolisian “Tutupnya
Hal itu disampaikan Firli ketua KPK dalam webinar Launching Kelas Pemuda & LSM Antikorupsi bertema “Mewujdukan Peran Serta Pemuda dan LSM Antikorupsi dalam Pemberantasan Korupsi.”
“Mari berkarya untuk bangsa, mengabdi untuk negeri, bersama-sama kita wujudkan Indonesia bebas dari praktik-praktik korupsi,” ujar Firli dalam sambutannya,di kutip dari kompas terkini com
Laporan : SS
