DOMPO | FAJARINDONESIANEWS.ID-Desakan publik terhadap penegakan hukum atas dugaan penyimpangan Dana Desa Madaprama Tahun Anggaran 2021-2025 kian menguat. Kejaksaan Negeri Dompu menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan resmi yang telah dilayangkan oleh pemuda Desa Madaprama pada 4 Februari 2026.
Laporan tersebut memuat dugaan kuat adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran Dana Desa selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan masyarakat karena besarnya alokasi anggaran dinilai tidak berbanding lurus dengan realisasi pembangunan yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Aladin Pemuda Desa Madaprama sebagai pelapor menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan uang negara di tingkat desa. Mereka mendesak agar Kejaksaan Negeri Dompu tidak berhenti pada tahap telaah administratif semata, tetapi segera meningkatkan penanganan apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum.
“Masyarakat dan pemuda desa Madaprama meminta Kejaksaan bekerja profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi, maka harus segera ditingkatkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan,” tegas perwakilan pemuda Desa Madaprama.
Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Dompu menyampaikan komitmennya untuk merespons laporan masyarakat sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Proses pengumpulan bahan keterangan dan dokumen pendukung akan menjadi langkah awal guna memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum dalam pengelolaan Dana Desa Madaprama periode 2021-2025.
Pengamat tata kelola desa menilai, kasus ini harus menjadi momentum bersih-bersih pengelolaan Dana Desa. Aparat penegak hukum diminta bergerak cepat mengingat Dana Desa merupakan program strategis nasional yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Masyarakat dan Pemuda kini menunggu keseriusan Kejaksaan Negeri Dompu dalam membuktikan komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Transparansi proses penanganan perkara menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
