GOWA | Fajarindonesianews.id – Aktivitas tambang C yang diduga beroperasi tanpa izin di wilayah Parang Banoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, kembali menjadi sorotan. Dalam informasi yang dihimpun, aktivitas penambangan tersebut diduga dikelola oleh pihak bernama Jalling dan Palallo selasa 10/11/2026.
Sorotan muncul setelah wartawan melakukan konfirmasi kepada salah satu pihak yang disebut sebagai pengelola, yakni Palallo, terkait aktivitas pengangkutan material timbunan dari lokasi tersebut.
Saat dikonfirmasi, Palallo menyampaikan kepada wartawan bahwa material timbunan itu digunakan untuk keperluan pembangunan rumahnya sendiri.
Namun, setelah proses konfirmasi berlangsung, wartawan mendapati nomor teleponnya diblokir oleh pihak yang bersangkutan. Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan pihak pengelola terhadap upaya konfirmasi jurnalistik.
Kondisi ini mendorong desakan agar aparat penegak hukum, khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polresta Gowa, segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan legalitas aktivitas pertambangan tersebut.
Aparat juga diminta tidak mengabaikan dugaan aktivitas tambang tanpa izin di wilayah Parang Banoa. Penelusuran diharapkan tidak hanya berhenti pada pihak yang berada di lapangan, tetapi juga mengungkap siapa pemilik modal, pemilik alat berat, serta pihak yang diduga menjadi aktor di balik kegiatan pertambangan tersebut.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
Pasal 158 UU Minerba mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
Oleh karena itu, Tipidter Polresta Gowa diharapkan segera melakukan pengecekan dokumen perizinan, memeriksa pihak-pihak yang terkait, serta menelusuri asal-usul material dan legalitas kegiatan tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Tipidter Polresta Gowa mengenai dugaan aktivitas tambang tersebut.
Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Laporan: Sumanfle
