MAKASSAR|Fajarindonesianews.id – Sudarman, Pengurus Bidang Pertahanan dan Keamanan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Selatan, menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia sebagai persoalan serius yang menyangkut kedaulatan negara, keamanan nasional, dan integritas institusi keamanan.
Sudarman menilai, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti, peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran terhadap privasi kepala negara, melainkan juga menjadi alarm bagi sistem pertahanan dan keamanan nasional, khususnya terkait pengawasan penggunaan teknologi penyadapan serta potensi penyalahgunaan kewenangan.
Menurutnya, Presiden sebagai kepala negara memiliki komunikasi strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, dugaan penyadapan ilegal harus diusut secara menyeluruh karena berpotensi mengancam keamanan informasi strategis dan kedaulatan negara.
“Persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan komunikasi Presiden. Kita juga harus mempertanyakan bagaimana negara menjamin keamanan komunikasi dan hak privasi masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan organisasi masyarakat,” tegas Sudarman.
Ia juga mempertanyakan efektivitas mekanisme pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat keamanan. Menurutnya, kewenangan yang berkaitan dengan keamanan nasional harus dijalankan berdasarkan hukum, prinsip akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Atas persoalan tersebut, Sudarman mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, termasuk mengungkap kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan atau mengambil keuntungan dari dugaan penyadapan tersebut. Proses hukum harus berjalan secara transparan, independen, dan tanpa tebang pilih dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Lebih jauh, ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan nasional, khususnya mekanisme pengawasan penggunaan perangkat penyadapan dan kewenangan intelijen. Reformasi sektor keamanan harus diperkuat agar institusi negara tidak menjadi alat kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
“Keamanan negara tidak boleh dibangun melalui penyalahgunaan kekuasaan. Institusi keamanan harus menjadi instrumen perlindungan terhadap negara dan seluruh rakyat, bukan sarana untuk mengintimidasi atau membungkam kebebasan masyarakat,” lanjutnya.
Sudarman menegaskan bahwa negara tidak boleh hanya berfokus pada pengamanan kekuasaan, tetapi juga harus memastikan seluruh rakyat mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hak konstitusional.
Sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual dan moral mahasiswa, Sudarman menyatakan bahwa HMI BADKO Sulawesi Selatan perlu terus mengawal persoalan tersebut demi menjaga kedaulatan negara, supremasi hukum, demokrasi, serta hak-hak konstitusional rakyat.
