SUNGGUMINASA| FAJARINDONESIANEWS.ID– Ketua DPD LSM Pembela Rakyat (PERAK) Kabupaten Gowa, Muh Taufan Yunus, menegaskan bahwa sorotan lembaganya terhadap proyek pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gowa bukan sekadar mempersoalkan mekanisme pelelangan, melainkan tajam mengarah pada dugaan persekongkolan yang membuat satu perusahaan konsultan terus mendominasi dari tahun ke tahun.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Taufan menanggapi klarifikasi resmi pihak Bidang Bina Marga Dinas PUPR Gowa terkait status paket pengawasan proyek jalan Tahun Anggaran 2026 yang dimenangkan oleh CV. Wira Kamil Konsultan, termasuk pada proyek Paket 8 Pengaspalan Ruas Jalan Gelatik, Kecamatan Somba Opu (Kompleks BTN Florinda).
Klarifikasi Resmi Bidang Bina Marga PUPR Gowa
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Gowa, Rusdianto, S.T., meluruskan bahwa paket jasa konsultansi pengawasan untuk seluruh ruas jalan kabupaten pada Tahun Anggaran 2026 memang digabung menjadi satu kontrak melalui proses seleksi terbuka oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), bukan melalui penunjukan langsung maupun pemecahan paket.
“Untuk kegiatan pembangunan jalan kabupaten TA 2026 memang hanya satu paket konsultan pengawas untuk semua ruas jalan yang dikerjakan, bukan per ruas jalan. Adapun pemenang seleksi yang dilaksanakan oleh UKPBJ Kabupaten Gowa adalah CV. Wira Kamil Konsultan, dan untuk tiap paket pekerjaan masing-masing ada inspektor pengawasnya,” jelas Rusdianto saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Rusdianto juga menegaskan bahwa dengan nilai kontrak pengawasan yang berada di atas Rp500 juta, prosesnya murni menggunakan jalur seleksi sesuai regulasi tanpa ada pemecahan paket.
“Jadi untuk konsultan pengawas di atas bukan penunjukan langsung karena nilai kontrak di atas Rp500 juta, jadi tidak ada pemecahan paket. Hanya satu kontrak konsultan pengawas untuk semua ruas jalan kabupaten TA 2026 yang sementara dikerja,” tambahnya meluruskan.
LSM PERAK: Persoalannya Bukan Mekanisme, Melainkan Dugaan Persekongkolan Tahunan
Menanggapi penjelasan tersebut, Ketua DPD LSM PERAK Kabupaten Gowa, Muh Taufan Yunus, menilai klarifikasi pihak Bina Marga justru semakin menguatkan urgensi untuk menelusuri rekam jejak kemenangan perusahaan yang sama dalam beberapa tahun anggaran terakhir.
Menurut Taufan, digunakannya metode seleksi terbuka dengan nilai kontrak besar di atas Rp500 juta tidak otomatis membuktikan bahwa proses tersebut bebas dari dugaan persekongkolan tender (bid rigging) maupun pengondisian pemenang di lingkup UKPBJ Kabupaten Gowa.
“Kita mengapresiasi klarifikasi dari Pak Kabid Bina Marga. Namun, perlu kami tegaskan bahwa substansi kritik LSM PERAK bukan sekadar soal apakah paket itu dipecah atau tidak, melainkan fenomena monopoli dari tahun ke tahun di mana hanya satu perusahaan yang terus keluar sebagai pemenang pekerjaan pengawasan,” tegas Taufan, Selasa (10/11/2026).
Taufan mempertanyakan mengapa dari sekian banyak badan usaha jasa konsultansi konstruksi yang memenuhi kualifikasi, nama CV. Wira Kamil Konsultan seolah tak tergantikan secara berulang-ulang di setiap tahun anggaran pada instansi yang sama.
“Jika setiap tahun pemenangnya selalu mengerucut pada perusahaan yang sama meski lewat seleksi terbuka, wajar jika publik mencurigai adanya dugaan persekongkolan baik secara vertikal maupun horizontal. Mulai dari dugaan pengaturan Kerangka Acuan Kerja (KAK), kriteria evaluasi teknis yang diarahkan, hingga indikasi pinjam bendera atau peserta pendamping formalitas di UKPBJ,” cecar Taufan.
Desak KPPU dan Kejaksaan Audit Riwayat Tender
Atas dasar itu, DPD LSM PERAK Kabupaten Gowa menyatakan akan segera merampungkan dokumen perbandingan pemenang tender pengawasan di LPSE Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun untuk dilaporkan secara resmi.
“Ini adalah bentuk nyata praktik yang patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kami mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta Kejaksaan Negeri Gowa untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan audit investigatif terhadap proses evaluasi di UKPBJ Gowa,” pungkas Taufan.
Laporan: Sumanfle
