BITTUANG | Fajarindonesianews.id – Menjelang tahapan akhir Pemilihan Kepala Lembang (Pilkalem) Serentak 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (DPML) Kabupaten Tana Toraja kembali mengingatkan warga Lembang Balla, Kecamatan Bittuang, Sulawesi Selatan, untuk memastikan kelengkapan administrasi kependudukan demi mengamankan hak pilihnya, Kamis (19/11/2026).
Imbauan ini merupakan tindak lanjut dari hasil konsolidasi lintas sektor yang sebelumnya telah digelar DPML bersama Disdukcapil dan Bawaslu Tana Toraja di Lembang Balla pada akhir September lalu. Forum tersebut difokuskan untuk menyamakan pemahaman tahapan serta memitigasi potensi pelanggaran agar Pilkalem berjalan demokratis, aman, dan sesuai regulasi.
Kepala DPML Tana Toraja, Ir. Marida Bungin, M.M., menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci suksesnya Pilkalem serentak tahun ini. Ia menyoroti persoalan perekaman KTP elektronik (KTP-el) yang tidak boleh diabaikan oleh warga yang telah memenuhi syarat memilih.
”Kami kembali mengimbau masyarakat Lembang Balla yang sudah memenuhi syarat namun belum melakukan perekaman KTP-el agar segera mengurusnya ke Dinas Dukcapil. KTP-el adalah syarat utama untuk terdaftar dan menggunakan hak pilih. Jangan sampai kehilangan hak pilih hanya karena belum rekam,” tegas Marida Bungin.
Menurut Marida, sinkronisasi data kependudukan sangat krusial dalam mengawal keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga hari pemungutan suara tiba.
Sebelumnya, dalam rapat konsolidasi di Balla yang turut dihadiri Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Tana Toraja Marthen Talling, S.E., Kasubag Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Dorce Limbong Bandhaso’, perwakilan Sekretariat Bawaslu, serta Panitia Pilkalem Lembang Balla, pihak Disdukcapil telah menyatakan kesiapannya membuka layanan perekaman setiap hari kerja maupun layanan jemput bola.
Melalui penguatan koordinasi antara panitia Pilkalem, DPML, Disdukcapil, dan Bawaslu, diharapkan seluruh kendala administrasi pemilih maupun potensi sengketa di tingkat lembang dapat diminimalkan menjelang hari pencoblosan.(*)























