Berita Video: SAH! DPR Ketok Palu RUU Perampasan Aset Jadi UU Setelah 18 Tahun, Koruptor Bisa Auto Miskin Aset Disita Tanpa Vonis

JAKARTA | FAJARINDONESIANEWS.ID – Penantian 18 tahun berakhir. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana menjadi Undang-Undang (UU).

‎Pengesahan bersejarah itu diketok Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Sidang II 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

‎‎”Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” tanya Puan di hadapan anggota dewan.

‎‎”Setuju,” jawab peserta rapat serentak. Palu sidang pun diketok.

‎UU ini memuat 74 Pasal dan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah dibahas Panja Komisi III DPR bersama pemerintah sejak Rabu (18/11).

‎Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menjelaskan, UU ini mengatur dua jalur perampasan: melalui proses pidana dan mekanisme tanpa putusan pidana atau Non-Conviction Based Forfeiture (NCB).

‎Artinya, aset hasil korupsi, narkotika, terorisme, hingga investasi bodong, judi online, dan penipuan kripto, bisa dirampas negara untuk dikembalikan kepada korban, meski pelakunya belum divonis.

‎”UU ini dibentuk agar penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan bisa dilaksanakan secara komprehensif, efektif, akuntabel, dan menjunjung tinggi HAM,” ujar Habiburokhman.

‎Puan menegaskan, pengesahan bukan karena desakan pihak mana pun, melainkan telah melalui prosedur legislasi yang panjang.

‎Meski telah sah, UU ini belum bisa langsung dieksekusi. Masih butuh pengundangan dalam Lembaran Negara, pembentukan Badan Pengelola Aset, dan peraturan pelaksana. Berlaku efektif 12 bulan ke depan.(*)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Category List