JAKARTA | FAJARINDONESIANEWS.ID – Penantian 18 tahun berakhir. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana menjadi Undang-Undang (UU).
Pengesahan bersejarah itu diketok Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Sidang II 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
”Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” tanya Puan di hadapan anggota dewan.
”Setuju,” jawab peserta rapat serentak. Palu sidang pun diketok.
UU ini memuat 74 Pasal dan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah dibahas Panja Komisi III DPR bersama pemerintah sejak Rabu (18/11).
Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menjelaskan, UU ini mengatur dua jalur perampasan: melalui proses pidana dan mekanisme tanpa putusan pidana atau Non-Conviction Based Forfeiture (NCB).
Artinya, aset hasil korupsi, narkotika, terorisme, hingga investasi bodong, judi online, dan penipuan kripto, bisa dirampas negara untuk dikembalikan kepada korban, meski pelakunya belum divonis.
”UU ini dibentuk agar penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan bisa dilaksanakan secara komprehensif, efektif, akuntabel, dan menjunjung tinggi HAM,” ujar Habiburokhman.
Puan menegaskan, pengesahan bukan karena desakan pihak mana pun, melainkan telah melalui prosedur legislasi yang panjang.
Meski telah sah, UU ini belum bisa langsung dieksekusi. Masih butuh pengundangan dalam Lembaran Negara, pembentukan Badan Pengelola Aset, dan peraturan pelaksana. Berlaku efektif 12 bulan ke depan.(*)























