JAKARTA | FAJARINDONESIANEWS.ID — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjatuhkan sanksi tegas terhadap perwira tinggi yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Irjen Pol Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Mabes Polri, Selasa, 17 November 2026 belum lama ini.
Dengan putusan ini, Eko menjadi jenderal kedua yang dipecat setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution yang lebih dulu disanksi PTDH pada 10 November 2026 lalu.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, sidang etik terhadap Eko berlangsung maraton selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, dengan menghadirkan sembilan orang saksi.
”Majelis menilai Eko turut serta melakukan permufakatan akses ilegal menggunakan teknologi milik Polri secara tidak profesional dan menyalahi prosedur,” ujar Trunoyudo, dikonfirmasi fajarindonesianews, Jumat 20 November 2026.
”Atas perbuatannya, dijatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” sambungnya.
Majelis etik menilai Eko melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 serta Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski divonis pecat, Eko menyatakan menolak putusan majelis dan langsung mengajukan upaya banding.
Sebagai informasi, kasus penyadapan ilegal ini menyeret empat jenderal Polri.
Selain Eko dan Ahrie, penyidik Bareskrim Polri juga telah menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.
Keempat perwira tinggi tersebut dijerat dengan Pasal 258 KUHP tentang penyadapan, Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal, serta Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait penghilangan data elektronik.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan, sidang etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Di luar proses kode etik, Polri juga mengembangkan perkara ini ke arah dugaan tindak pidana makar.
Kasus tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan dan ditangani langsung oleh tim khusus di bawah pimpinan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. (*)
























