GOWA | Fajarindonesianews.id – Aktivitas tambang pasir yang diduga beroperasi tanpa izin di Lingkungan Minasa Tene’, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menuai sorotan dan keresahan masyarakat setempat.
Tambang yang diketahui dikelola oleh seseorang bernama Sukri Limpo tersebut diduga melakukan aktivitas pengerukan pasir yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Berdasarkan keluhan masyarakat, aktivitas pertambangan itu disebut-sebut belum tersentuh penindakan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan warga terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang diduga tidak mengantongi izin.
Warga Khawatir Terjadi Longsor
Masyarakat setempat mengaku was-was terhadap dampak aktivitas pengerukan pasir tersebut. Mereka khawatir kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang dapat memicu longsor dan membahayakan keselamatan warga di sekitar lokasi.
Warga berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap lokasi tambang, termasuk mengecek kelengkapan dokumen perizinan serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Tipidter Polresta Gowa dan Polda Sulsel Diminta Bertindak
Masyarakat mendesak Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polresta Gowa bersama Polda Sulawesi Selatan agar segera melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Penutupan aktivitas tambang juga diminta dilakukan apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan yang berlaku.
Sebagaimana diketahui, kegiatan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam Pasal 158 UU Minerba, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, aspek perlindungan lingkungan hidup juga harus menjadi perhatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pelanggaran perizinan oleh pengelola tambang tersebut masih memerlukan verifikasi dari instansi berwenang. Pihak pengelola, Sukri Limpo, juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Masyarakat berharap aparat tidak menunggu sampai terjadi longsor atau kerusakan yang lebih parah baru melakukan penindakan.
(Tim Redaksi)























