FajarIndonesiaNews.id- Secara aturan Tanggul Penopang Sungai atau DAM dibangun untuk dipakai guna melindungi daerah irigasi dari banjir yang disebabkan oleh sungai dan pembuang yang besar atau laut, pekerjaan proyek Tanggul Penopang terbilang menggunakan biaya besar dan dikerja terkesan asal jadi, seperti Proyek Tanggul Penopang di sekitar DAM Bili-Bili Kabupaten Gowa, yang tidak memperlihatkan papan proyek.
Sorotan tajam, sebagaimana yang di Sampaikan Ikhsan Daeng Tika Humas DPP Lembaga Poros Rakyat Indonesia, kepada Media Minggu (25/09/2022)
membeberkan “bahwa disinyalir proyek Penopang Tanggul Di DAM Bili-Bili tersebut, bisa jadi proyek siluman karena tidak ada transparansi terkait anggaran serta siapa pihak pelaksana proyek,” tukasnya.
Sekarang bukan lagi jamannya main kucing-kucingan dalam pelaksanaan proyek, karena masyarakat sudah semakin dewasa tentang arti sebuah pembangunan dan secara hukum telah diatur bahwa masyarakat ikut berpartisipasi membantu Pemerintah dalam pengawasan pembangunan sesuai PP 45 Tahun 2017, “Hasil Investigasi Tim Pencari Fakta DPP Lembaga Poros Rakyat Indonesia, menilai, Campuran Beton yang bercampur batu kali besar sudah diluar klasifikasi sesuai RAB, sehingga diduga tidak sesuai Bestek”, paparnya.
Humas Poros Rakyat Indonesia Ikhsan Mapparenta Dg Tika kembali menambahkan, Kehadiran Lembaga Poros Rakyat Indonesia yang merupakan Lembaga Independen, sebagai salah satu wadah masyarakat, tentunya melangkah membawa aspirasi masyarakat, mengawal keberhasilan Pembangunan Nasional dalam mendukung suksesnya peningkatan disemua sektor yang digiatkan oleh Pemerintah, ” tuturnya.
“Lebih Tegas kami sampaikan kepada Pihak Ketiga pelaksana kegiatan Tanggul Penopang Di Bili-Bili, agar memasang Papan Informasi Sehingga tidak menimbulkan tanggapan miring masyarakat, terkait proyek yang melalui Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang,” tutup Ikhsan Mapparenta(Red).
Laporan : Zulkifli
( Media Group Poros Rakyat Indonesia)
