Dugaan Pengelolaan Anggaran Lembang di Toraja Utara Rp2,5 Miliar Kembali Disorot, Publik Mendesak Transparansi

Berdasarkan Arsip RAB Tahun 2020, Anggaran Buku Profil 111 Lembang di Toraja Utara Capai Rp2,5 Miliar, Publik Pertanyakan Realisasi Fisik dan Status Hukumnya
‎
‎RANTEPAO | FAJARINDONESIANEWS.ID — Komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditegaskan Presiden RI Prabowo Subianto mendapat gaung hingga ke daerah. Di Kabupaten Toraja Utara, sorotan publik kembali mengarah pada tata kelola keuangan pemerintahan lembang.
‎
‎Fokusnya adalah dugaan pengelolaan anggaran penyusunan Buku Profil Lembang se-Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diterima dan disimpan redaksi sebagai arsip jurnalistik, total pagu anggaran untuk kegiatan tersebut tercatat mencapai Rp2.517.480.000.
‎
‎Penelusuran redaksi pada Jumat, 20 November 2026 terhadap arsip pemberitaan periode Maret 2022 hingga November 2026 belum menemukan adanya informasi resmi terbaru terkait perkembangan penanganan perkara ini. Informasi yang sempat beredar pada 2022 hanya menyebutkan adanya proses pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) oleh Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi mengenai status hukum perkara tersebut, apakah masih dalam tahap pengumpulan bahan, sudah ditingkatkan ke penyidikan, atau belum dilanjutkan. Seluruh proses penelusuran ini merujuk pada data yang dapat diverifikasi publik.
‎
‎Anggaran Rp22,6 Juta Per Lembang Bersumber dari Dana Lembang
‎
‎Penelusuran lebih dalam berdasarkan keterangan sejumlah sumber yang identitasnya disimpan redaksi sesuai amanat Pasal 4 ayat (4) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengungkap bahwa anggaran tersebut bersumber dari Dana Lembang dengan alokasi sekitar Rp22.680.000 per lembang untuk 111 lembang se-Kabupaten Toraja Utara.
‎
‎Disebut ada Dugaan Titipan Program, Oknum Kepala Lembang Mengaku Dipersulit Jika Menolak
‎
‎Sejumlah pengelola di tingkat lembang yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan kepada redaksi bahwa pengerjaan buku profil tersebut diduga merupakan titipan dari beberapa program pemberdayaan desa kala itu.
‎
‎Program-program tersebut antara lain pengadaan penerangan jalan lampu solar cell (tenaga surya), pengadaan jaringan Wifi, penyusunan profil Lembang/Desa, hingga program ketahanan pangan (ketapang).
‎
‎Menurut penuturan sejumlah Kepala Lembang, jika salah satu program tersebut tidak diindahkan atau tidak diikuti, maka proses asistensi pencairan anggaran diduga akan dipersulit. Kondisi ini mengindikasikan adanya dugaan by desain dalam pelaksanaan program.
‎
‎Fisik Buku Diduga Tak Diterima, Tapi SPJ Sudah Tercatat
‎
‎Lebih lanjut, narasumber menyampaikan bahwa fisik buku profil tersebut kala itu diduga belum sepenuhnya diterima oleh pihak lembang, namun realisasi anggaran telah tercatat dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan.
‎
‎Redaksi menegaskan, seluruh informasi dalam pemberitaan ini masih bersifat dugaan dan memerlukan verifikasi serta pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Redaksi tidak dalam posisi memvonis kesalahan pihak mana pun
‎
‎Praktisi Hukum: Kasus 2020 Belum Daluwarsa, Masa Tuntutan 18 Tahun
‎
‎Menanggapi anggapan sebagian pihak yang menilai peristiwa TA 2020 telah lewat satu periode, praktisi hukum yang dimintai tanggapan secara terpisah Riawan, SH, menjelaskan aspek yuridisnya. Secara hukum, masa daluwarsa penuntutan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana di atas tiga tahun adalah 18 tahun sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
‎
‎Dengan demikian, peristiwa yang terjadi sekitar enam tahun lalu masih sangat memungkinkan untuk diteliti dan ditindaklanjuti apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan negara.
‎
‎Pandangan ini sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto. Terkait tanggung jawab hukum apabila pihak yang diduga terlibat telah meninggal dunia, praktisi hukum menjelaskan bahwa penuntutan pidana gugur demi hukum sesuai Pasal 77 KUHP.
‎
‎Namun demikian, upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur perdata terhadap harta peninggalan masih dimungkinkan. Hal tersebut sesuai Pasal 33 dan 34 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yang pelaksanaannya terbatas pada nilai harta warisan yang diterima ahli waris. Skema ini bukan merupakan pewarisan pidana, melainkan tanggung jawab perdata atas aset.
‎
‎Redaksi Buka Ruang Hak Jawab dan Masih Tunggu Konfirmasi Resmi
‎
‎Sebagai wujud keberimbangan, kepatuhan terhadap UU Pers, dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao, Inspektorat Kabupaten Toraja Utara, serta pihak-pihak terkait lainnya.
‎
‎Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi secara proporsional bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan ini. Hak jawab dapat disampaikan langsung melalui alamat redaksi.
‎
‎Media ini berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, akurat, dan bertanggung jawab demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(*)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Category List