GOWA|FAJARINDONESIANEWS.ID –Keluarga besar putra-putri mendiang H. Abdul Hamid Daeng Naba dan Hj. Sitti Siada Daeng Siang secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap tegas menyikapi dinamika politik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gowa yang dinilai telah menyeret nama keluarga mereka secara tidak proporsional.
Pernyataan ini disampaikan langsung dari Dusun Kaluarrang, Desa Manjappai, tanah leluhur tempat mereka dibesarkan. Pihak keluarga merasa perlu angkat bicara untuk meluruskan narasi publik serta menepis upaya manipulasi informasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu demi kepentingan elektoral.
Keluarga besar menekankan bahwa jabatan Bupati Gowa yang saat ini diemban oleh Husniah Talenrang (HT) adalah amanah publik yang bersifat personal. Secara hukum tata negara, tidak ada istilah tanggung jawab kolektif keluarga atas jabatan publik.
“Segala tanggung jawab moral, etika, keputusan tata kelola pemerintahan, hingga risiko hukum yang melekat dalam jabatan tersebut wajib dipertanggungjawabkan secara personal oleh beliau sendiri, bukan menjadi beban atau paket keluarga besar,” tegas perwakilan keluarga dalam keterangan resminya.
Pihak keluarga dengan tegas menolak taktik yang mereka sebut sebagai “kamikaze politik”, di mana terdapat upaya masif memanipulasi keterkaitan keluarga demi kepentingan tertentu. Mereka juga menyayangkan penggunaan dokumentasi lama dan penyeretan nama tokoh lain, seperti Bapak M. Fadil Imran, ke dalam isu politik lokal yang dianggap sebagai bentuk pengalihan fokus yang tidak edukatif bagi masyarakat.
Dalam pernyataan tersebut, pihak keluarga menegaskan bahwa sikap tegas ini diambil berdasarkan hasil validasi data dan temuan objektif yang telah dikumpulkan selama satu tahun terakhir. Mereka menyatakan tidak membenarkan adanya penyimpangan etika, moral, dan norma sebagai pejabat publik.
Keluarga menyimpulkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Saudari HT bersama Saudara Muhammad Basri (MB) atau BK. Keluarga menyoroti peran BK yang awalnya hadir sebagai konsultan politik, namun dinilai telah bergeser jauh dengan melakukan intervensi terhadap urusan aparatur, kebijakan, hingga ranah pribadi yang dianggap merusak tatanan birokrasi di Kabupaten Gowa.
“Kami sudah berulang kali mengingatkan, menegur, dan berupaya maksimal secara internal agar Saudari HT mengubah perilaku tersebut agar selaras dengan norma yang berlaku. Namun, sangat disayangkan, dalam diskusi internal, Saudari HT justru berkeras membela Saudara BK,” ungkap pihak keluarga.
Sikap membela penyimpangan, memutarbalikkan fakta, hingga tindakan yang dinilai tidak ksatria, ditegaskan oleh keluarga bukan merupakan cerminan nilai-nilai yang ditanamkan oleh almarhum orang tua mereka.
Pihak keluarga menegaskan bahwa tindakan ini diambil demi menjaga nama baik dan kehormatan leluhur, serta memastikan nilai-nilai integritas dan kejujuran tetap terjaga.
“Kami tegaskan dengan jelas: Jangan jadikan keluarga sebagai tameng untuk berlindung dari konsekuensi tindakan Anda sendiri,” pungkas pernyataan tersebut.
Pernyataan ini diharapkan menjadi klarifikasi resmi agar masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak tepat mengenai keterlibatan keluarga besar dalam dinamika pemerintahan di Kabupaten Gowa. Pihak keluarga memastikan bahwa langkah yang mereka ambil telah melalui pertimbangan matang dan tidak melangkahi koridor hukum yang berlaku.
Lp: Sumanfle
