SINJAI, Sul-Sel. Fajarindonesianews.id- Misteri dibalik dana pembangunan Gedung PGRI di Kabupaten Sinjai yang berkedok sumbangan dari hasil pemotongan gaji setiap bulannya oleh para guru yang berstatus PNS. Hal demikian yang menjadi folemik dan jeritan di kalangan para guru saat ini, kasus tersebut bagai mengurai benang yang kusut. Mengapa tidak, hal demikian jadi pertanyaan diberbagai nara sumber yang mengatakan bahwa anggaranya diperkirakaan ratusan juta rupiah entah kemana rimbanya. Sabtu 11/11/2023.
Dari data yang dihimpun media saat ini diketahui bahwa kasus tersebut sudah berjalan sejak di tahun 2018, namun sampai saat ini bangunannya belum ada, hal demikian ditanggapi oleh pihak Kepolisian Tipikor Polres Sinjai dan segera akan memanggil pihak pengelolanya.
Hal demikian juga ditengarai dari berbagai sumber informasi guru yang ikut andil di dalamnya. Dikatakannya bahwa “Kalau tidak salah mulai dari masa kepemimpinan A.Muhktar Mappatoba sebagai ketua PGRI sinjai sudah ada pungutan iuran pembangunan Gedung PGRI Kabupaten Sinjai tersebut, dan yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.” Ucapnya.
“Kami juga ada bukti pembayaran berupa kwitansi, dimana kami semua telah memberikan dana tersebut ke bendahara PGRI dimasing-masing kecamatan untuk tahun 2018. Dan itu kami setor setiap bulan sebanyak 20.000.- per guru disetiap sekolah SD sampai SMA. Kalau diperkirakan dari total keseluruhan sekolah yang ada di Kabupaten Sinjai saat ini, diperkirakan sudah ada ratusan juta rupiah.” Terangnya.
“Dan kami harap ini harus ada payung hukumnya, dan kami semua berharap agar APH segera mencari tau dan menuntaskannya, sebab sampai hari ini kami belum jelas melihat adanya lahan pembangunan, apa lagi bangunannya. Kasus ini bukan lagi menjadi rahasia di kalangan guru, malah ada guru yang pernah mengamuk karena gajinya tiap bulan dipotong terus di Bank BPD. Jadi sekali lagi kami harap agar pihak kepolisian polres sinjai segera mengambil tindakan untuk mencari tau kemana arahnya ini anggaran.” Harapnya.
Adapun narasumber yang ikut menambahkan hal tersebut bahwa “Iuran atau pembayaran tersebut terhenti di saat A.Jefriyanto menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, sebab dikatakannya karena belum ada realisasi pembangunan gedung. Dan Dananya ada di BRI sekitar 300 juta rupiah.” Ungkapnya.
(Admin/Abas Kelana)
