FajarIndonesiaNews.id- Jeneponto,SulSel. Rekonstruksi jembatan ta’binjai Jeneponto yang dilaksanakan CV. Hijrah Mandiri dengan anggaran 6,3 Milliar, disinyalir dilaksanakan tanpa penerapan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3), selama kurang lebih 3 bulan kami dari Lembaga Poros Rakyat rutin melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut, dan ada proses pelaksanaannya yang diduga menyimpang daripada aturan yang berlaku,” proses penerapan K3 padahal diketahui anggarannya puluhan juta,” ungkap Subair sekertaris DPD LPRI Jeneponto Kepada Media Minggu (02/10/2022)
Seperti kemarin, saat kami turun langsung mengecek penyebab runtuhnya jembatan sementara (jembatan darurat) yang dibangun dengan anggaran 30 juta itu, kami sempatkan lagi untuk bertanya terkait keberadaan dan nama petugas K3 ke penanggungjawab pekerjaan.
Vicky selaku penanggung jawab pekerjaan yang dikonfirmasi Media terkait siapa petugas K3, menjelaskan kepada kami bahwa namanya saja, saya lupa! karena hanya sekali pernah ketemu dilokasi,” Mengenai hal tersebut pihak inspektorat juga sudah mengetahui permasalahan K3 dan telah memanggil HB yang sempat disoroti keberadaannya karena beliau sebagai ASN di Dinas Pupr,” ketusnya.
Subair kembali menambahkan bahwa vicky penanggungjawab pekerjaan mengakui penerapan K3 yang tidak terlaksana dan setelah mendapat terguran dari Ketua DPRD Jeneponto baru nampak APD seperti baju dan helm, yang telah digunakan dan pemasangan rambu-rambu perbaikan jembatan juga telah terpasang,” paparnya.
Atas dasar permasalahan penerapan K3 yang tidak diterapkan, Kami meminta kepada pihak pengawas Keselamatan, Kesehatan Kerja Disnakertrans Prov.Sul-Sel untuk turun ke lokasi pembangunan jembatan di Jeneponto, dan jika dugaan tidak adanya penerapan K3 terbukti, maka kami meminta seluruh pihak yang terkait diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku terutama penghentian proses pekerjaan,” tutup Subair.
Laporan: Media Poros Rakyat Indonesia
